TIM TAPM ACEH UTARA GELAR RAKOR KOORDINATOR KECAMATAN DAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA 2026

Pada Tanggal 31 Juli 2026 Tim TAPM Kabupaten Aceh Utara Memfasiltasi Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Koordinator Kecamatan se Kabupaten Aceh Utara dengan Agenda Pembahasan Mekanisme Verifikasi dan Validasi Laporan Individu Pendamping Lokal Desa yang meliputi Penjelasan Dokumen :

1. Undangan Verifikasi dan Validasi.

2. Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

3. Daftar Hadir.

4. Fhoto Dokumentasi

5. Lampiran Berita Acara Verval bila ada yang ditolak.

6. Lampiran DRP yang dicoret bila ada yang di tolak.

Serta Pembahasan terkait Desa Berkinerja Baik Untuk Pelaksanaan Stunting juga Pembahasan terkait Pengisian Data Pengurus BUMDesa melalui Spredsheet Harmoni BPKP Provinsi Aceh.

 

Melakukan Kegiatan IST Pemukhtahiran Data Indek Desa Tahun 2026 Kepada PD dan PLD Kecamatan dengan Agenda Pembahasan :

1. Paparan Sosialisasi Indek Desa Tahun 2026 yang terdiri dari Regulasi, Tahapan dan Mekanisme Pemukhtahiran Indek Desa Tahun 2026 dimulai dari Sosialisasi, Pembentukan Tim Pendata, Pelaksanaan Penginputan oleh Tim Pendata yang sudah dibentuk, Musyawarah Penetapan Pendataan Indek Desa 2026 yang melahirkan Berita Acara Tahun 2026 yang Selanjutnya disubmit dalam Webs dimana setelah itu dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan yang dibentuk dengan SK Camat, serta Verifikasi dan Validasi Tim Verifikasi Kabupaten yang dibentuk dengan SK Bupati/Sekda.

2. Penjelasan Posisi dan TUPOKSI Tenaga Pendamping Profesional di Setiap Tahapan.

3. Praktek Penginputan salah satu Desa sebagai sampel.

4. Menjelaskan Sumber Dana untuk Pemukhtahiran Indek Desa Tahun 2026 sesuai Surat Edaran Dirjan Pembangunan Desa dan Perdesaan tanggal 22 Juli 2026.

 

Urgensi Pendataan Indeks Desa dalam Skala Prioritas Pembangunan Berbasis Data: Tinjauan Permendesa No. 9 Tahun 2024 dan Kebijakan Pemutakhiran Tahun 2026

Pembangunan desa yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan tidak lagi dapat dijalankan hanya berdasarkan asumsi, intuisi, atau perkiraan semata. Di tengah kompleksitas tantangan lokal dan nasional, Pendataan Indeks Desa memegang peranan vital sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. Melalui data yang akurat, transparan, dan terukur, desa mampu mengidentifikasi potensi serta permasalahan riil di lapangan secara spesifik guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

---

Dasar Hukum Utama: Permendesa No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa

Landasan yuridis penguatan tata kelola data desa diperkuat secara signifikan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Regulasi ini menjadi pedoman resmi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam melakukan pengukuran, penilaian, serta pemetaan tingkat perkembangan kemandirian desa. Dalam kerangka Permendesa ini, Indeks Desa berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengevaluasi status desa—mulai dari kategori tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Dengan adanya payung hukum ini, setiap intervensi program dan alokasi anggaran memiliki pijakan objektif yang terstandarisasi secara nasional.

---

Akselerasi Kebijakan: Surat Edaran Dirjen Bina Desa dan Perdesaan tentang Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026

Sebagai tindak lanjut operasional di lapangan, penguatan kualitas data dipertegas melalui instruksi teknis dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Desa) Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Dirjen Bina Desa dan Perdesaan tentang Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026.

Surat edaran ini menggarisbawahi beberapa poin krusial, antara lain:

• Kewajiban Pemutakhiran Berkala: Mendorong seluruh desa untuk melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala guna memastikan perubahan status kemajuan desa tercatat secara real-time.
• Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah: Menyelaraskan arah perencanaan pembangunan daerah dan desa agar berbasiskan data spasial maupun sektoral yang valid.
• Pengawalan Akseleratif oleh Pendamping: Mengoptimalkan peran aktif unsur pendamping di lapangan untuk mendampingi aparatur desa dalam menuntaskan seluruh instrumen pendataan sesuai jadwal yang ditetapkan pada tahun 2026 ini.

---

Mengapa Pendataan Indeks Desa Menjadi Kunci Skala Prioritas Pembangunan?

1. Dasar Penentuan Skala Prioritas yang Objektif: Dengan mengacu pada capaian indikator Indeks Desa, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dapat memetakan sektor mana yang paling mendesak untuk ditangani—apakah itu pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, atau peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar.
2. Optimalisasi dan Ketepatan Sasaran Anggaran: Alokasi Dana Desa (DD) menuntut akuntabilitas tingkat tinggi. Keberadaan data Indeks Desa yang mutakhir menjamin setiap rupiah anggaran terserap secara efisien untuk menyelesaikan masalah spesifik di gampong/desa, serta menghindari tumpang tindih program.
3. Perencanaan yang Terukur dan Berkelanjutan: Proses pendataan yang terstruktur memudahkan para pemangku kepentingan, termasuk Tenaga Pendamping Profesional (TPP), untuk memantau progres capaian indikator pembangunan dari tahun ke tahun secara akuntabel.

---

Peran Strategis Pendamping Desa dan Validitas Data

Keberhasilan siklus pemutakhiran data ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara aparatur desa, kader pembangunan, dan dukungan aktif dari para pendamping profesional di lapangan. Aktivitas verifikasi administrasi, penelaahan data sarana prasarana, hingga pemutakhiran indikator pelayanan publik memastikan bahwa informasi yang masuk ke dalam sistem pusat benar-benar mencerminkan kondisi riil di tingkat akar rumput.

---

Kesimpulan

Pembangunan desa yang maju dan mandiri bermula dari perencanaan yang berkualitas, dan perencanaan yang berkualitas hanya lahir dari data yang akurat, terstandarisasi, serta memiliki kekuatan hukum yang jelas. Melalui kepatuhan terhadap Permendesa No. 9 Tahun 2024 serta pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bina Desa dan Perdesaan tentang Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026, arah pembangunan desa diharapkan semakin presisi, akuntabel, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

 

Atasi Permasalahan Sampah Rumah Tangga, Gampong Paya Gaboh Adakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah

 

Aceh Utara

Pemerintah Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga yang bertempat di meunasah pada hari minggu tanggal 12 Juli 2026. kegiatan ini dihadiri oleh Masyarakat Gampong Paya Gaboh, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Dan Pendamping Desa Kecamatan Sawang.

Dalam Kegiatan ini dibuka oleh Geuchik Ibrahim S.T Dimana dalam pembukaan acara mengutarakan "Bahwa permasalahan sampah dilingkungan Permukiman Gampong Paya Gaboh sudah sangat meresahkan, maka dengan adanya sosialisasi ini maka diharapakan adanya edukasi tentang sampah sehingga masyarakat bisa mengelola sampah dengan skala rumah tangga masing - masing.

Selanjutnya Dalam Penyampaian Materi juga disampaikan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Sdr. Firdaus, S.P.d.I. " untuk pengelolaan sampah rumah tangga bisa diterapkan pola 3R (Reduce, Reuse.dan Recycle) yakni pola mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang.

Adapun Kegiatan ini dilaksanakan juga berkenaan dengan telah dilaksanakan verifikasi oleh tim Sosbud Kemendespdtt terkait kelayakan lokasi untuk menerima bantuan untuk pengelolaan sampah didesa paya gaboh.

Dalam Kesempatan yang  sama Pemateri sdr. Firdaus juga mengutarakan "bahwa sampah rumah tangga harus dilakukan pemilahan sesuai jenis sampah seperti organik, non organik dan bahan berbahaya kimia. dimana sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. sedangkan sampah non organik bisa dijual sehingga bernilai ekonomis, untuk sampah yang B3 berbahan kimia akan diangkut dibuang ke TPA. ujarnya.

Dalam Kesempatan yang sama sdr Muzakir S.T yang mewakili pendamping desa kecamatan sawang juga menyampaikan " bahwa kegiatan pendataan dan verifikasi untuk kelayakan penerima bantuan dari Tim Sosbud Kemendespdtt  telah dilakukan, mudah - mudahan segera bisa terealisasi sehigga persoalan sampah di gampong paya gaboh bisa segera teratasi". ujarnya.

Akselerasi Pemulihan Pasca-Bencana, Tim Kemendesa PDT Bersama TAPM Aceh Utara Identifikasi Lapangan di Kecamatan Sawang

 

SAWANG – Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Aceh Utara bersama Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Sawang bergerak cepat mendampingi Tim Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana (PRRP) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sinergi ini dilakukan dalam rangka mengawal proses Identifikasi Lapangan Awal pada 8 desa di wilayah Kecamatan Sawang.

Langkah krusial ini diambil untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi masyarakat terdampak bencana dapat berjalan tepat sasaran melalui alokasi anggaran khusus pada Tahun Anggaran 2026.

Fokus Intervensi Pembangunan di 8 Desa

Berdasarkan hasil pemetaan dampak bencana, identifikasi lapangan kali ini difokuskan pada tiga sektor vital yang terbagi di 8 desa sasaran:

1. Sektor Sanitasi (Pembangunan MCK dan Sarana Pendukung) Ditujukan untuk memulihkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. Terdapat 6 desa yang menjadi lokus kegiatan ini, yaitu:
• Desa Lhok Gajah
• Desa Lhok Bayu
• Desa Krueng Baro
• Desa Lhok Kuyuen
• Desa Paya Rabo Timu
• Desa Lhok Jok
2. Sektor Infrastruktur Jalan Diperuntukkan guna memulihkan akses mobilitas warga dan distribusi ekonomi yang sempat terganggu.
• Lokus: Desa Paya Rabo Lhok
3. Sektor Fasilitas Umum / Kegiatan Penguatan
• Lokus: Desa Blang Teurakan

Catatan Alur Program: Setelah seluruh titik lokasi dipetakan secara akurat serta kesiapan lahan dan dokumen administrasi pendukung dinyatakan lengkap, hasil identifikasi awal ini selanjutnya akan dipresentasikan langsung di Kementerian Desa PDTT sebagai syarat mutlak realisasi program eksekusi di tahun anggaran 2026.

---

Geliat Identifikasi Sektor Sampah dan Peternakan

Sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu, 8 Juli 2026, geliat persiapan rekonstruksi juga telah dimulai lebih awal. Dengan menerjunkan tim terpisah yang bergerak paralel, TAPM dan jajaran pendamping juga sukses merampungkan identifikasi lapangan awal untuk dua sektor produktif lainnya, yaitu:

• Sektor Pengelolaan Sampah: Difokuskan di Desa Paya Gaboh guna membangun sistem manajemen lingkungan yang bersih pasca-bencana.
• Sektor Ketahanan Pangan (Peternakan Kambing): Ditempatkan di Desa Lhok Jok sebagai stimulus pemulihan ekonomi dan mata pencaharian warga.

Melalui pengawalan ketat dari TAPM, Pendamping Desa, dan PLD, diharapkan seluruh pemenuhan data administratif dan teknis lapangan ini berjalan mulus sehingga usulan program untuk Kecamatan Sawang dapat disetujui sepenuhnya oleh pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat Aceh Utara.

Optimalkan Kinerja, TAPM Aceh Utara Gelar Rakor Penguatan Tupoksi dan Administrasi TPP

 

Syamtalira Aron – Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Aceh Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Koordinator Kecamatan (Korcam) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se-Kabupaten Aceh Utara. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta penertiban administrasi pelaporan kinerja pendamping desa.

Rapat koordinasi ini menjadi ruang krusial untuk menyamakan persepsi terkait regulasi terbaru serta mekanisme pengendalian kinerja di lapangan. Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut:

1. Penguatan Tupoksi Berdasarkan Kepmendesa No. 294 Tahun 2025

Dalam sesi pertama, dipaparkan secara mendalam mengenai Keputusan Menteri Desa (Kepmendesa) Nomor 294 Tahun 2025 tentang Teknis Pendampingan Masyarakat Desa. Regulasi ini ditekankan sebagai acuan utama dan panduan legal formal bagi TPP dalam menjalankan aktivitas pendampingan sehari-hari di desa.

2. Penjelasan PTOK No. 191 terkait Syarat Pembayaran Gaji

TAPM juga membedah Petunjuk Teknis Operasional Komitmen (PTOK) Nomor 191. Aturan ini mengatur secara ketat dasar dan syarat pembayaran honorarium yang berbasis kinerja nyata. Hal-hari penting yang dievaluasi meliputi kesesuaian hari kerja, jam kerja, pemenuhan aktivitas, hingga batas minimal kunjungan lapangan. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme verifikasi-validasi laporan individu serta tata cara pengajuan cuti.

3. Sinkronisasi Form Rekomendasi Gaji dan Daily Report

Pembahasan berlanjut pada teknis pengisian Form Rekomendasi Gaji. Tim TAPM menekankan pentingnya akurasi dan keselarasan (konsistensi) antara penginputan aplikasi Daily Report Pendamping (DRP) dengan hasil verifikasi riil di lapangan. Kesesuaian elemen-elemen ini nantinya yang akan melahirkan lembar rekomendasi pembayaran hak-hak TPP.

4. Aturan Khusus Pelaporan Cuti Manual di DRP V3

Mengingat sistem pada aplikasi DRP V3 saat ini belum mengakomodasi fitur pengajuan cuti secara otomatis, dalam rakor ini disepakati bahwa TPP yang mengambil hak cuti wajib melakukan pelaporan secara manual. Terdapat pula penyesuaian khusus pada format Form Rekap Rekomendasi Gaji untuk memastikan hak-hak administrasi pendamping tetap terpenuhi dengan benar.

5. Diskusi Interaktif

Guna memastikan pemahaman yang komprehensif, setiap sesi pemaparan diselingi dengan ruang tanya jawab interaktif. Para Koordinator Kecamatan secara aktif menyampaikan dinamika kendala teknis di lapangan serta langsung mendapatkan solusi dan arahan dari Tim TAPM Kabupaten.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten Aceh Utara dapat bekerja lebih disiplin, profesional, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mendorong kemajuan kemandirian desa.